PERSADA SATU News| SUKABUMI — Isu kemanusiaan yang menyayat hati kembali mengguncang Kota Sukabumi. Proses pemulangan jenazah Pekerja Migran Indonesia (PMI), almarhumah Evi Mentari, dari luar negeri justru berujung pada polemik panas dan gelombang kritik tajam terhadap Pemerintah Kota Sukabumi. Keluarga korban yang pontang-panting membutuhkan dana sekitar Rp70 juta untuk memulangkan jenazah, merasa kecewa mendalam atas respons pemerintah daerah yang dinilai minim empati. Persoalan ini memuncak saat pertemuan di Pendopo Wali Kota Sukabumi, Rabu (05/08/2026).
Hadir dalam momen tersebut pihak keluarga korban termasuk suami almarhumah, Erwin, didampingi para pegiat sosial dan tokoh masyarakat: Kristiawan dari Sahabat Kristiawan Peduli (SKP) Indonesia, Lutfi dan Dikdik selaku Ketua RIB Sukabumi Raya, Ustad Sigit dan Apoy dari Forum Gerakan Sosial Budaya, Bang Paul Ketua Sunda Empire, Kang Didin Muhidin (KDM) dari Sekber TPPO RI Sukabumi Raya, serta Djunaidi Tanjung Ketua Umum Bareta Indonesia.
⚠️ Bantuan Rp10 Juta Ternyata Dana ZIS BAZNAS, Bukan APBD
Kemarahan dan kekecewaan para pegiat sosial dan keluarga korban memuncak setelah diketahui fakta di balik bantuan yang diserahkan langsung oleh Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki. Nilai bantuan sebesar Rp10 juta rupiah itu ternyata bukan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun alokasi resmi dinas teknis, melainkan diambil dari dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) milik BAZNAS Kota Sukabumi.
Sikap yang dinilai apatis serta keterbatasan alokasi anggaran daerah untuk urusan kemanusiaan ini membuat gabungan elemen masyarakat geram. Pasalnya, jumlah tersebut dinilai sangat jauh dari kebutuhan riil yang harus ditanggung keluarga, yang mencapai Rp70 juta lebih untuk biaya pemulangan jenazah.
🚫 Ditolak Audiensi, Slogan ‘Ayeuna Waktuna’ Disindir Tajam
Puncak kekecewaan terjadi saat rombongan keluarga dan pegiat sosial menyambangi Kantor Wali Kota untuk meminta audiensi dan mencari solusi bersama. Harapan besar untuk berdiskusi langsung dengan orang nomor satu di Kota Sukabumi itu sirna. Rombongan hanya diminta menunggu di ruang tamu, namun Wali Kota beserta jajaran terkait seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dan Dinas Sosial tidak menampakkan wujudnya hingga rombongan pergi.
Bang Paul, Ketua Sunda Empire yang mewakili Forum Gerakan Sosial dan Budaya, meluapkan kemarahannya di hadapan awak media. Baginya, ketidakhadiran pimpinan daerah adalah cerminan buruknya iktikad baik pemerintah.
“Slogan ‘Ayeuna Waktuna’ itu cuma slogan semata! Saat rakyat membutuhkan aksi nyata, semua hanya retorika dan janji manis. Ketidakhadiran Wali Kota dan kepala dinas ini sangat berbahaya. Ini bisa merusak hubungan baik yang seharusnya terjalin harmonis antara Pemkot Sukabumi dengan para pegiat sosial dan masyarakat,” tegas Bang Paul dengan nada geram.
Hal senada disampaikan Kang Didin Muhidin (KDM) dari Sekber TPPO RI Sukabumi Raya. Ia menilai, momen pemulangan jenazah warga seharusnya menjadi titik temu krusial bersinergi. Pihaknya mengaku memiliki jejaring luas dan pengalaman lapangan menangani kasus PMI, namun keberadaan itu tidak dimaksimalkan oleh pemerintah daerah.
Sementara itu, Ketua LSM Bareta Indonesia, Djunaidi Tanjung, mendesak agar insiden ini menjadi bahan evaluasi total kepemimpinan Wali Kota Sukabumi. Pemerintah diminta lebih peka, mau mendengar aspirasi, dan membangun pola hubungan yang saling menguatkan demi kemaslahatan masyarakat.
“Jangan hanya bisa berorasi di depan kamera, tapi saat ada warga yang berjuang nyawa di luar negeri, pemerintahnya justru diam dan pasif,” ujar Djunaidi menambahkan.
💔 Keluarga: Kami Butuh Empati Nyata, Bukan Sekadar Belasungkawa
Bagi Erwin, suami almarhumah Evi Mentari, dana Rp10 juta dari BAZNAS itu ibarat tetesan air di lautan luas. Jauh dari cukup untuk menutupi seluruh biaya pemulangan jenazah. Erwin menegaskan, almarhumah adalah pemegang KTP sah warga Kota Sukabumi yang secara hukum dan moral berhak mendapatkan perlindungan serta bantuan maksimal dari daerahnya sendiri.
“Kami tidak hanya butuh kata-kata belasungkawa. Kami butuh empati nyata. Kami berharap dinas-dinas terkait, terutama Dinas Sosial, turun tangan membantu penggalangan dana atau memfasilitasi pemulangan ini. Saat ini anak-anak dan keluarga besar di rumah hanya bisa menanti kepastian agar jenazah ibu mereka bisa pulang dan dimakamkan secara layak di tanah kelahirannya,” ungkap Erwin dengan mata berkaca-kaca.
Hingga berita ini diturunkan, Pemkot Sukabumi melalui keterangan tertulisnya menyatakan bahwa prosedur yang ditempuh sudah maksimal sesuai aturan dan kemampuan anggaran yang ada. Namun, penjelasan tersebut belum mampu meredakan gelombang kritik dari masyarakat yang menganggap keberpihakan pemerintah terhadap nasib warganya masih jauh dari harapan.
Liputan Andry M Dede— Redaksi
