PERSADA SATU News, SUKABUMI – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jajaran Wartawan Indonesia (JWI) Sukabumi Raya mendorong Pemerintah Kabupaten Sukabumi melakukan berbagai terobosan strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), seiring masih rendahnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah.

Baca Juga : https://persadasatu.com/22-tahun-informa-rayakan-momen-bersama-promo-spesial-di-arteri-pondok-indah/
Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2025, target PAD ditetapkan sebesar Rp842,3 miliar atau sekitar 18,5 persen dari total pendapatan daerah yang mencapai Rp4,549 triliun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur pendapatan daerah masih didominasi dana transfer dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Target PAD tersebut terdiri atas pajak daerah sebesar Rp443,6 miliar, retribusi daerah Rp374,1 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp11,2 miliar, serta lain-lain PAD yang sah sekitar Rp13,29 miliar.
Padahal, Kabupaten Sukabumi memiliki potensi ekonomi yang besar. Dengan luas wilayah sekitar 4.157 kilometer persegi yang mencakup 47 kecamatan, 381 desa, dan enam kelurahan, daerah ini memiliki kekayaan sumber daya alam di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, hingga peluang investasi yang dinilai mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi sekaligus peningkatan PAD.
Ketua DPD JWI Sukabumi Raya, Lutfi Yahya, mengatakan besarnya potensi daerah tersebut seharusnya dapat dioptimalkan melalui kebijakan yang lebih inovatif dan berorientasi pada penguatan kemandirian fiskal.
“Persoalan PAD tidak bisa hanya dijelaskan karena karakteristik wilayah atau struktur ekonomi daerah. Pemerintah daerah perlu menunjukkan strategi yang lebih inovatif dan progresif dalam menggali potensi pendapatan yang sah,” ujarnya.
Menurut Lutfi, terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi belum optimalnya PAD Kabupaten Sukabumi. Di antaranya, struktur ekonomi yang masih didominasi sektor primer seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan yang kontribusinya terhadap pajak daerah relatif terbatas.
Selain itu, Kabupaten Sukabumi dinilai belum memiliki kawasan industri besar maupun pusat bisnis yang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak daerah seperti Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), pajak reklame, pajak parkir, hingga Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Sektor pariwisata yang menjadi salah satu andalan daerah juga dinilai masih memiliki ruang pengembangan. Destinasi seperti Geopark Ciletuh-Palabuhanratu, Pantai Ujung Genteng, dan sejumlah objek wisata lainnya dinilai memerlukan penguatan infrastruktur, investasi, tata kelola, serta integrasi dengan ekonomi masyarakat agar memberikan dampak lebih besar terhadap pendapatan daerah.
JWI Sukabumi Raya juga mendorong pemerintah daerah memperkuat digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi, mengoptimalkan pengelolaan aset daerah, serta memperluas kerja sama pemanfaatan aset yang produktif guna meningkatkan efisiensi dan transparansi penerimaan daerah.
“Pemungutan pajak dan retribusi harus diikuti dengan kemudahan investasi, optimalisasi aset daerah, penguatan kerja sama pemanfaatan aset, serta digitalisasi sistem pemungutan agar lebih transparan dan efektif,” kata Lutfi.
Di sisi lain, JWI memahami bahwa Pemerintah Kabupaten Sukabumi menghadapi tantangan geografis yang cukup besar. Luas wilayah dan persebaran penduduk mengharuskan pemerintah menyediakan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur secara merata, sehingga kebutuhan anggaran terus meningkat.
Meski demikian, ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dinilai perlu dikurangi secara bertahap melalui penguatan kemampuan fiskal daerah.
Lutfi menegaskan, pandangan yang disampaikan JWI bukan merupakan bentuk kritik yang menyalahkan pemerintah daerah, melainkan masukan konstruktif agar lahir kebijakan yang lebih progresif dalam meningkatkan PAD.
“Ini bukan untuk menyalahkan pemerintah daerah, melainkan sebagai dorongan agar lahir langkah-langkah perubahan yang lebih konstruktif demi memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Sukabumi,” tegasnya.
Dengan jumlah penduduk sekitar 2,9 juta jiwa serta potensi ekonomi yang besar, JWI Sukabumi Raya berharap Pemerintah Kabupaten Sukabumi dapat menyusun langkah strategis yang terukur untuk meningkatkan PAD secara berkelanjutan. Transparansi kebijakan fiskal juga dinilai penting agar masyarakat dapat ikut mengawal pemanfaatan potensi daerah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukabumi.
(Redaksi Persada Satu | Sumber: DPD JWI Sukabumi Raya/Liputan Sukma)