persadasatu.com – Jakarta
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pihaknya sepenuhnya menghormati setiap proses hukum yang sedang dijalankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menekankan kesiapan kementeriannya untuk mengikuti dan membantu jalannya proses hukum sesuai peraturan yang berlaku.
Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Nusron Wahid kepada awak media di lingkungan Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (18/9/2026), usai melaksanakan Salat Jumat.
“Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan membantu proses yang ada di sini,” ujar Nusron.
Menurutnya, situasi yang sedang berlangsung diharapkan dapat menjadi momentum penting untuk mempercepat perbaikan sistem dan kualitas pelayanan di seluruh jajaran kantor pertanahan. Penguatan tata kelola birokrasi serta peningkatan mutu layanan publik tetap menjadi prioritas utama organisasi.
“Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal Kantor Pertanahan,” tambahnya.
Di tengah berjalannya proses hukum tersebut, Nusron memastikan seluruh tugas pokok dan fungsi Kementerian ATR/BPN tidak terganggu. Berbagai program unggulan dan percepatan layanan yang sudah menjadi komitmen resmi pemerintah tetap dijalankan sesuai target dan jadwal yang telah ditetapkan.
“Insyaallah tidak terganggu. Pelayanan tetap jalan. Peralihan Hak 10 hari tetap jalan. Pengukuran Terjadwal tetap jalan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Menteri Nusron juga menegaskan bahwa kerja sama strategis yang telah dibangun bersama KPK sejak 22 Oktober 2025 akan terus berlanjut. Sinergi ini bertujuan untuk mempercepat pelayanan pertanahan dan tata ruang, menjamin kepastian hukum, mengamankan aset-aset daerah, serta mendukung peningkatan pendapatan daerah.
“Jalan terus. Tetap kita jalan (bersama KPK),” ungkap Nusron Wahid.
Turut mendampingi Menteri Nusron dalam kesempatan tersebut adalah Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, beserta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
(ATR/BPN/JUHAL)
Berita ini telah diterbitkan di persadasatu.com pada Jumat, 18 September 2026
Sumber: Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN
