Persadasatu.com, Tangerang Selatan – Sungai Cisadane menghadapi tekanan seiring meningkatnya pembangunan, aktivitas industri, dan pertumbuhan kawasan perkotaan di wilayah Tangerang Raya. Pengelolaan sampah, perubahan fungsi lahan, hingga kebutuhan air industri dinilai dapat memperbesar risiko pencemaran apabila tidak diimbangi pengawasan lingkungan. (06/11)
Pengamat manajemen lingkungan, Asnil Bambani, mengatakan Cisadane memiliki peran strategis bagi kehidupan masyarakat di wilayah Jawa Barat bagian barat, termasuk Tangerang dan sekitarnya. Karena itu, perlindungan sungai harus memperhatikan aspek ekologis, sosial, serta tata kelola kawasan di sepanjang alirannya.
“Dua sungai ini adalah inti peradaban di wilayah ini dan bisa dijadikan sentral dari kehidupan yang ada di Pulau Jawa bagian barat ini,” kata Asnil saat menjadi narasumber dalam Diskusi Terbuka bertema “Sungai Cisadane: Antara Urat Nadi Kehidupan dan Saluran Buang Perkotaan” di Rumah Makan Lembah Mas Jaya, Tangsel, Jumat 6 November 2026.
Ia menilai, meningkatnya kebutuhan masyarakat dan industri membuat ketersediaan air semakin penting. Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah pencemaran akibat pembuangan limbah yang tidak dikelola dengan baik.
Ia mengingatkan, zat berbahaya seperti logam berat dapat mengendap di lingkungan, diserap organisme, kemudian masuk ke tubuh manusia melalui rantai makanan.
Ia mencontohkan pengalamannya saat melakukan peliputan di kawasan industri kertas di Karawang.
Berdasarkan penelitian yang diketahuinya, limbah industri di kawasan tersebut diduga mengandung arsenik. Zat tersebut dapat diserap tanaman, termasuk padi, kemudian berpindah ke hewan dan berpotensi masuk ke tubuh manusia. “Ketika kita meracuni air, ya kita akan kembali mendapatkan petaka tersebut,” katanya.
Ia juga menyinggung peristiwa keruntuhan bangunan penahan atau tanggul di kawasan Cisadane sekitar 2019 yang menyebabkan material sampah menumpuk.
Menurutnya, material tersebut perlu diuji untuk memastikan ada atau tidaknya kandungan zat berbahaya yang dapat mencemari lingkungan. “Kalau ada, dia akan diserap oleh alam di sekitarnya. Jika alam di sekitarnya kita konsumsi, maka dia akan menumpuk ke dalam diri kita,” ujarnya.
Asnil turut memaparkan hasil penelitian bersama sejumlah rekannya di Sungai Citarum pada 2023. Penelitian mengenai manajemen lingkungan tersebut menemukan limbah domestik sebagai salah satu sumber pencemaran terbesar, disusul aktivitas industri, peternakan, dan pertanian.
Limbah rumah tangga yang dibuang melalui saluran permukiman dapat bermuara ke sungai. Sementara itu, kotoran ternak dan residu pupuk pertanian berpotensi mencemari perairan apabila tidak dikelola dengan baik. “Dari temuan saya yang di Citarum, yang paling banyak mencemari itu adalah limbah rumah tangga. Kalau saya nggak tahu di Cisadane itu apa,” tutur Asnil.
Ia menegaskan, kondisi Citarum tidak dapat langsung disamakan dengan Cisadane. Untuk mengetahui sumber dan tingkat pencemaran Cisadane, diperlukan penelitian khusus terhadap daerah aliran sungai (DAS), termasuk aktivitas industri, permukiman, peternakan, dan pertanian di sepanjang alirannya.
Menurutnya, pencemaran juga dapat mengancam keanekaragaman hayati. Organisme air, termasuk ikan, berpotensi menyerap zat berbahaya yang kemudian dapat masuk ke tubuh manusia apabila dikonsumsi. Pencampuran sejumlah bahan kimia juga berpotensi menghasilkan senyawa berbahaya dan mengganggu ekosistem perairan.
Di luar persoalan limbah, Asnil menilai perlindungan kawasan di sepanjang sungai penting untuk menjaga fungsi ekologis DAS. Pembangunan yang menutup permukaan tanah dengan beton dapat mengurangi kemampuan tanah menyerap air sehingga meningkatkan limpasan ketika hujan.
Ia juga mengkritisi normalisasi sungai yang hanya berorientasi mempercepat aliran air menuju laut.
Menurutnya, pengelolaan sungai harus mempertahankan fungsi kawasan sekitarnya agar air tetap dapat meresap ke dalam tanah. “Air yang seharusnya bisa menjadi energi, kita buang langsung ke laut. Itu yang terjadi di Citarum,” katanya.
Selain itu, Asnil menyoroti potensi perkembangan industri pusat data atau data center di Tangerang. Menurutnya, fasilitas pusat data membutuhkan pasokan air, terutama untuk sistem pendinginan. Pertumbuhan industri tersebut berpotensi menambah tekanan terhadap sumber daya air apabila tidak disertai perencanaan yang memperhitungkan kebutuhan masyarakat dan daya dukung lingkungan.
“Tangerang itu kedatangan investasi Rp3,1 triliun untuk membangun data center. Nah, data center ini adalah industri yang paling membutuhkan air. Dapat dari mana airnya? Kalau bukan dari air Cisadane?” ujarnya.
Asnil juga mencontohkan konflik antara industri pusat data dan masyarakat di sejumlah wilayah Amerika Serikat akibat tingginya kebutuhan air. Ia meminta pemerintah daerah memastikan sumber pasokan air industri sebelum memberikan ruang bagi ekspansi investasi.
Asnil mendorong pemulihan sungai dilakukan dengan memperhatikan karakteristik ekosistem masing-masing DAS, termasuk penggunaan vegetasi yang sesuai dengan lingkungan setempat serta perlindungan habitat dan ikan lokal.
Untuk menjaga keberlanjutan Cisadane, ia meminta pemerintah dan masyarakat menerapkan pengelolaan berbasis penelitian, mulai dari pemantauan kualitas air, restorasi lingkungan, perlindungan habitat, hingga edukasi masyarakat bantaran sungai.
Ia juga mengingatkan agar gerakan pelestarian tidak berhenti sebagai program seremonial atau bergantung pada anggaran proyek.
“Jangan sampai kemudian gerakan untuk menjaga Cisadane ini tidak berkelanjutan, tidak bergantung kepada proyek. Bagaimana kemandirian,” ujarnya.
Asnil berharap perlindungan Cisadane menjadi agenda jangka panjang melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, komunitas, dan pihak industri. Sebab, kerusakan sungai tidak hanya mengancam keseimbangan ekosistem, tetapi juga keberlangsungan kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya air tersebut.
Jauh sebelum pembangunan jalan raya dan kawasan perkotaan berkembang, Sungai Cisadane menjadi pusat kehidupan masyarakat Serpong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Sungai tersebut berfungsi sebagai jalur transportasi, sumber penghidupan, sekaligus ruang interaksi sosial warga.
Namun, perkembangan permukiman dan infrastruktur perkotaan turut mengubah hubungan masyarakat dengan sungai. Kawasan yang dahulu menjadi pusat aktivitas kini menghadapi tantangan lingkungan, termasuk persoalan sampah dan limbah.
Penggiat sejarah Serpong Syahrudin alias Mang Iging mengatakan, Cisadane merupakan bagian penting dari perjalanan peradaban masyarakat setempat. Menurutnya, sungai tersebut dahulu menjadi kawasan depan atau pusat aktivitas, jauh sebelum jaringan jalan raya berkembang.
“Komunitas yang saya gagas itu sebenarnya hanya untuk berbagi kenangan. Kenangan yang indah dan menyenangkan tentang Serpong, terutama berdasarkan foto-foto yang saya ambil sejak tahun 1980-an,” ujarnya.
Ia menilai, dokumentasi dan kesaksian warga yang mengalami langsung kehidupan masa lalu penting untuk melengkapi catatan sejarah. Sebab, informasi digital tidak selalu merekam seluruh pengalaman masyarakat di lapangan.
Menurutnya, sejarah Serpong tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Sungai Cisadane. Sungai tersebut memiliki kedudukan strategis dalam perkembangan wilayah, termasuk sebagai batas kekuasaan pada masa kerajaan.
“Bicara Cisadane, sudah pasti itu warisan peradaban. Jauh sebelum seperti sekarang ini, Cisadane sebenarnya merupakan tampak muka. Sebelum ada jalan raya, bahkan sebelum masa Hindia Belanda,” tuturnya.
Pada masa kolonial Belanda, Cisadane tetap menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Salah satu jejak kegiatan ekonomi tradisional yang masih diingatnya adalah tempat pembakaran kapur atau dikenal sebagai jebongan. “Di Serpong dulu ada tempat pengapuran, tempat pembakaran kapur atau jebongan.
Saya pernah berbicara dengan arkeolog dari Jakarta yang datang ke Serpong untuk melihat tempat yang diperkirakan menjadi lokasi aktivitas tersebut,” katanya.
Selain itu, Cisadane menjadi jalur transportasi utama sebelum akses jalan darat berkembang. Masyarakat memanfaatkan aliran sungai untuk menghubungkan kawasan hulu dan hilir. Sejumlah tempat persinggahan juga terdapat di sepanjang alirannya.
“Sungai Cisadane menjadi urat nadi perekonomian pada zamannya, baik zaman kerajaan maupun Hindia Belanda. Sebelum ada jalan raya, Cisadane menjadi sentral transportasi dari hilir sampai ke hulu,” ujarnya.
Kedekatan masyarakat dengan Cisadane juga terlihat dari aktivitas sehari-hari. Hingga sekitar dekade 1990-an, warga masih memanfaatkan sungai untuk berbagai keperluan, termasuk mandi dan membersihkan diri menjelang Ramadan.
“Kalau bicara masa lalu yang saya rasakan, Cisadane memang menjadi sentral. Sampai tahun 1990-an ke belakang, kami masih melakukan banyak aktivitas di sana. Sebelum ada Cipeucang, kami mandi di sungai, bahkan menjelang bulan puasa,” ungkapnya.
Ia juga mengingat kebiasaan warga menggunakan bahan tradisional seperti merang untuk membersihkan diri. Pengalaman tersebut menggambarkan fungsi sungai yang tidak hanya berkaitan dengan ekonomi dan transportasi, tetapi juga kehidupan sosial masyarakat.
Memori tentang aktivitas mandi, transportasi air, dan kegiatan ekonomi tradisional kini menjadi bagian dari ingatan kolektif warga Serpong. Kenangan tersebut sekaligus memperlihatkan perubahan hubungan masyarakat dengan lingkungan sungai.
Seiring perkembangan kawasan perkotaan, wajah Cisadane mengalami perubahan. Penggiat sejarah tersebut mengakui kondisi sungai saat ini tidak lagi sama dengan yang dikenalnya pada masa lalu.
Meski melihat adanya kerusakan lingkungan, ia tidak ingin berspekulasi mengenai tingkat maupun sumber pencemaran karena hal itu membutuhkan penelitian dan keterangan pihak yang berkompeten.
“Sekarang Sungai Cisadane sudah banyak mengalami kerusakan seiring perkembangan zaman. Kalau bicara pencemaran, saya tidak ingin salah menyampaikan. Mungkin ada pihak yang lebih memiliki kapasitas untuk menjelaskan kondisi sebenarnya,” ujarnya.
Ia juga menyinggung kawasan Cipeucang yang pernah menjadi perhatian dalam pembahasan lingkungan. Persoalan tersebut bahkan pernah diangkatnya melalui diskusi dan podcast di akun Instagram komunitasnya.
Menurutnya, dokumentasi sejarah perlu dipertemukan dengan data lingkungan terkini untuk mengetahui perubahan kondisi sungai secara menyeluruh. Dengan begitu, upaya pemulihan dapat disusun berdasarkan persoalan yang benar-benar terjadi.
Selain persoalan lingkungan, ia menilai pengelolaan Cisadane membutuhkan koordinasi lintas wilayah.
Aliran sungai yang melintasi sejumlah daerah membuat penanganannya tidak bisa hanya didasarkan pada batas administrasi masing-masing pemerintah. Menurutnya, kebijakan di satu wilayah perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap kawasan lain, terutama daerah yang berada di sepanjang aliran sungai.
Ia mengungkapkan, sejumlah penggiat sejarah dan lingkungan sebelumnya pernah membentuk komunitas bernama Lingkar Cisadane. Namun, ia menilai diperlukan komunitas khusus yang secara konsisten berfokus pada pelestarian sungai tersebut.
“Memang harus ada komunitas khusus Cisadane. Potensinya sangat besar. Cisadane itu seharusnya menjadi tampak muka, bukan tampak belakang,” tegasnya.
Ia berharap upaya pelestarian melibatkan pemerintah, komunitas, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat. Forum bersama dinilai penting untuk membahas persoalan sekaligus merumuskan solusi berdasarkan sudut pandang berbagai pihak.
Baginya, mengembalikan Cisadane sebagai tampak muka berarti menghidupkan kembali kesadaran bahwa sungai merupakan bagian dari sejarah peradaban, sumber kehidupan, dan ruang bersama yang keberlanjutannya perlu dijaga.
“Bagaimana iktikad baik kita semua sebagai penggiat agar alam ini tetap lestari? Forum seperti ini memang penting supaya dari semua sisi kita bisa memaparkan kendala dan mencari solusi,” pungkasnya.
Sementara itu, Founder Masyarakat Peduli Lingkungan dan Kota (Malika) for Urban Studies, Muhammad Ikbal, menyoroti sejumlah persoalan yang dinilainya menjadi ancaman langsung bagi kelestarian Cisadane. Ia menyinggung keberadaan tempat penampungan sampah yang diduga beroperasi tanpa izin dan tidak dilengkapi instalasi pengolahan air lindi.
Salah satu lokasi yang disebutnya adalah TPST Abu & Co. Menurut Ikbal, keberadaan fasilitas penampungan sampah dengan persoalan perizinan dan pengolahan lindi tersebut perlu mendapat perhatian serta penindakan dari pihak berwenang.
Selain itu, ia menyoroti dugaan pencemaran pestisida di Kali Jeletreng yang merupakan bagian dari daerah aliran sungai Cisadane. Ia menilai persoalan tersebut perlu ditangani secara serius melalui penegakan hukum, baik terhadap pihak perorangan maupun korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran lingkungan.
Ikbal mengingatkan agar dugaan pelanggaran lingkungan tidak dibiarkan tanpa penanganan. Menurutnya, pembiaran terhadap pelaku dapat menciptakan impunitas dan melemahkan upaya perlindungan lingkungan.
Ia juga mengkritik kebijakan pembangunan yang dinilai belum menempatkan perlindungan lingkungan sebagai prioritas. Ikbal mengaitkan persoalan tersebut dengan gagasan pembangunan yang tidak memunggungi laut, yang pernah disampaikan Presiden Joko Widodo.
Menurutnya, gagasan tersebut seharusnya tidak berhenti sebagai slogan atau strategi komunikasi politik, tetapi menjadi dasar untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan dan memperbaiki kerusakan ekologi.
“Sebetulnya, waktu Jokowi menyampaikan konsep negara maritim atau tidak memunggungi laut, sayangnya ini cuma jadi sebatas akrobat public relations atau akrobat politik,” kata Ikbal.
Ia menilai, salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah mengaudit rencana tata ruang agar kebijakan pembangunan tidak mengabaikan daya dukung lingkungan.
Melalui kritik tersebut, Ikbal menekankan pentingnya evaluasi tata ruang dan penegakan hukum sebagai bagian dari upaya menjaga Cisadane. Menurutnya, perlindungan sungai tidak cukup hanya melalui kegiatan pembersihan atau program sesaat, tetapi harus menyentuh persoalan tata kelola lingkungan dan kebijakan pembangunan.
“Sebetulnya jika benar-benar dilakukan, ini jadi patok kesadaran baru untuk mengoreksi ekologi yang rusak, yang bisa dimulai dari audit Rencana Tata Ruang. Kenapa menjadi Rencana Tata Uang?” tandasnya. (RSD)
