Denpasar,persadasatu.com — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya peran Masyarakat Ahli Survey Kadaster Indonesia (MASKI) sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat kualitas manajemen administrasi pertanahan di Indonesia.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) MASKI 2025 di Denpasar, Bali, Selasa (25/11/2025).

Dalam sambutannya, Menteri Nusron menyebut para surveyor kadaster sebagai ujung tombak yang menentukan akurasi, ketertiban, dan integritas data pertanahan nasional. “Bapak/Ibu adalah mitra strategis ATR/BPN. Karena itu, saya mengajak kita semua untuk bersama membenahi dan memperbaiki manajemen land tenure serta administrasi pertanahan,” ujarnya.

Standar Ketat dan Penguatan Integritas

Menteri Nusron menegaskan bahwa hampir seluruh persoalan pertanahan bermula dari ketidakakuratan data fisik dan pemetaan. Ia mencontohkan fenomena satu objek tanah yang bisa diklaim oleh lebih dari satu pihak akibat kesalahan data.

“Kalau satu objek tanah bisa dimiliki dua sampai lima orang, pasti ada yang salah. Kebenaran fisik itu tunggal,” tegasnya.

Untuk itu, ia mendorong MASKI menyusun standar yang lebih komprehensif, mulai dari quality assurance, quality control, hingga code of conduct yang wajib diikuti seluruh surveyor kadaster berlisensi. Ia juga membuka peluang adanya kewajiban sertifikasi kompetensi tambahan, khususnya terkait integritas dan risk management.

“Produk pertanahan hanya akan kredibel jika prosesnya kredibel. Dan yang paling paham soal proses itu adalah Bapak/Ibu sekalian,” tambahnya.

Munas MASKI 2025: Momentum Penguatan Profesionalitas

Munas MASKI 2025 mengangkat tema “Peningkatan Kompetensi dan Kepatuhan Hukum Surveyor Berlisensi serta Peluang Bisnis Data Kadastral dalam Ekosistem Pertanahan Indonesia”. Acara ini dihadiri ratusan anggota MASKI dari berbagai daerah.

Menteri Nusron juga menyampaikan apresiasinya kepada MASKI atas komitmen menjaga standar profesionalitas surveyor kadaster. Ia menekankan pentingnya akurasi data sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat agar tidak dirugikan akibat kesalahan kadastral.

“Publik berhak mendapat informasi pertanahan yang setransparan-transparannya. Jangan sampai hak kepemilikan masyarakat menjadi kabur karena kesalahan data,” ujarnya.

Narasumber dan Pejabat yang Hadir

Kegiatan ini turut menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain:

Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya,

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II, Mohamad Gugus Perdana.

Selain itu, hadir mendampingi Menteri Nusron:

Kepala Biro Humas dan Protokol ATR/BPN, Shamy Ardian,

Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali, I Made Daging beserta jajaran,

Ketua Umum MASKI, Loerdi Latrianto.

Munas MASKI 2025 diharapkan mampu melahirkan langkah konkret untuk memperkuat integritas surveyor kadaster serta meningkatkan kualitas layanan pertanahan menuju sistem yang modern, tertib, dan bebas dari konflik pertanahan.

(ATR/BPN.)

#Editor : Team Red Persadasatu.