BANTEN , Persadasatu.com– Setelah melalui perjalanan panjang penuh dinamika, polemik dualisme kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Banten akhirnya menemui titik terang. PWI Pusat resmi menetapkan Rian Nopandra sebagai Ketua PWI Banten yang sah, berdasarkan hasil rapat pleno yang digelar di Kantor PWI Pusat, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Penetapan ini mengakhiri perdebatan panjang yang sempat membelah tubuh organisasi wartawan tertua di Indonesia itu di tingkat provinsi. Keputusan PWI Pusat diambil berdasarkan rekomendasi Tim Penyelesaian Dualisme PWI Banten, yang diketuai Mirza Zulhadi dengan anggota Atal S. Depari, A. Pasaribu, dan Hilman Hidayat. Tim tersebut menilai bahwa kepengurusan di bawah Rian Nopandra memenuhi seluruh ketentuan organisasi yang berlaku.
“Alhamdulillah, polemik ini akhirnya selesai dengan baik. Semua pihak telah menerima keputusan PWI Pusat dengan lapang dada. Saatnya kita bersatu kembali membangun marwah organisasi,” ujar Rian Nopandra usai rapat pleno di Jakarta.
Ia menegaskan, selesainya dualisme ini harus menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas antarsesama wartawan di Banten. Rian juga berencana segera menggelar rapat konsolidasi internal guna merumuskan langkah strategis dan program kerja yang lebih fokus pada peningkatan kapasitas anggota.
“Fokus kita ke depan adalah membangun kembali kepercayaan publik terhadap PWI, memperkuat kompetensi wartawan, serta memastikan PWI Banten menjadi rumah besar bagi seluruh jurnalis yang profesional dan berintegritas,” tambahnya.
Sementara itu, PWI Pusat berharap keputusan ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain agar mengedepankan musyawarah dan aturan organisasi dalam menyelesaikan persoalan internal.
Dengan keputusan ini, PWI Banten resmi memiliki satu kepengurusan yang diakui secara sah oleh PWI Pusat, sekaligus menandai berakhirnya masa dualisme yang selama ini membayangi aktivitas organisasi.
Langkah Rian dan jajaran pengurus barunya kini menjadi harapan baru bagi dunia pers di Banten — untuk melangkah lebih solid, profesional, dan bermartabat.
(Laporan: Hum PWI | Editor: Dav )