Batang, PersadaSatu.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengingatkan masyarakat agar segera mengurus proses alih waris sertipikat tanah setelah pemegang hak meninggal dunia. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kepastian hukum, mencegah sengketa keluarga, serta memastikan hak atas tanah tetap terlindungi secara sah.

Imbauan tersebut disampaikan dalam kegiatan pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Batang, Kabupaten Batang, Selasa (17/2/2026). Pemerintah menilai masih banyak masyarakat yang menganggap tanah warisan cukup dibagi secara lisan antaranggota keluarga tanpa memperbarui data kepemilikan pada sertipikat.

Padahal, sertipikat tanah bukan sekadar dokumen administratif, melainkan bukti hukum yang mencatat sejarah kepemilikan sekaligus menjadi jaminan ekonomi keluarga di masa depan. Tanah yang diwariskan turun-temurun tetap harus didaftarkan peralihannya agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Menurut petugas layanan loket, Fiya Pramusinta, pengurusan alih waris sebenarnya tidak rumit apabila dokumen dasar telah disiapkan sejak awal.

“Persyaratan biasanya dimulai dari identitas seperti KTP dan KK orang tua. Jika sudah meninggal, maka dilengkapi data para ahli waris. Untuk surat keterangan waris, kami menyediakan formatnya, dan beberapa desa juga dapat membantu penerbitannya sekaligus pengesahan,” jelasnya.

Dasar Hukum Jelas dan Terstruktur

Secara regulasi, peralihan hak atas tanah karena pewarisan telah memiliki landasan hukum kuat, antara lain:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021 yang mengatur tata cara pelayanan dan kelengkapan dokumen.

Dengan aturan tersebut, proses administrasi waris memiliki mekanisme yang transparan, terukur, dan memberikan kepastian hukum bagi ahli waris.

Delapan Dokumen Wajib Disiapkan

Dalam pengajuan alih waris sertipikat tanah, masyarakat perlu melengkapi sejumlah dokumen, antara lain:

Formulir permohonan yang telah diisi dan ditandatangani di atas meterai.

Surat kuasa (apabila pengurusan dikuasakan).

Fotokopi identitas para ahli waris (KTP dan KK) yang telah diverifikasi.

Sertipikat tanah asli.

Surat keterangan waris sesuai ketentuan perundangan.

Akta wasiat notariil (jika ada).

Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan beserta bukti pembayaran.

Bukti pembayaran BPHTB serta SSP/PPh untuk nilai tanah tertentu.

Setelah berkas dinyatakan lengkap, petugas akan meneliti data yuridis dan fisik tanah sebelum mencatat perubahan pemegang hak dalam buku tanah. Tahap akhir adalah penerbitan sertipikat baru atas nama ahli waris, baik secara bersama maupun berdasarkan kesepakatan keluarga.

Sertipikat Lama Akan Dialihkan ke Format Elektronik

Bagi sertipikat yang masih berbentuk analog, proses akan dilanjutkan dengan alih media menjadi Sertipikat Elektronik sebelum diterbitkan kembali. Langkah ini merupakan bagian dari modernisasi layanan pertanahan agar lebih aman dan terdokumentasi secara digital.

Perhitungan Biaya Transparan

Biaya pengurusan waris dihitung berdasarkan nilai tanah yang ditetapkan kantor pertanahan dengan rumus:

(Nilai tanah per meter persegi × luas tanah) ÷ 1000

Pemerintah menegaskan bahwa mekanisme ini dirancang transparan sehingga masyarakat dapat mengetahui estimasi biaya sejak awal.

Masyarakat Diminta Tidak Menunda

ATR/BPN mengimbau masyarakat tidak menunda proses administrasi waris karena keterlambatan sering menjadi pemicu konflik kepemilikan, tumpang tindih hak, hingga kesulitan transaksi di masa depan.

Melalui berbagai inovasi layanan informasi pertanahan, pemerintah berharap masyarakat semakin mudah mengakses panduan dan memastikan setiap peralihan hak dilakukan secara legal, tertib, dan memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi generasi penerus.

(Hms)

Editor Redaksi