PERSADA SATU NEWS , TANGERANG SELATAN – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Tangerang Selatan menyoroti ketidakseragaman satuan harga iklan dan advertorial yang diterapkan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kondisi ini dinilai janggal dan mendorong organisasi pers tersebut meminta Pemerintah Kota Tangsel menetapkan standar yang jelas, terbuka, dan transparan agar tidak menimbulkan kerancuan bagi seluruh perusahaan media, Kamis (20/8/2026).
Kritik dan masukan ini disampaikan langsung oleh Ketua SMSI Kota Tangsel, David Saragih, sebagai bagian dari gerakan besar yang digagasnya: “Beriklan di Media Online Lokal”. Langkah ini dianggap sangat mendesak di tengah kondisi industri pers daerah yang saat ini sedang berat, tertekan ekonomi, dan minim pemasukan dari sektor periklanan, baik dari instansi pemerintah maupun dunia usaha.
Menurut David, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa meski setiap dinas atau instansi sudah memiliki anggaran publikasi, namun besaran dan dasar perhitungannya ternyata berbeda-beda satu sama lain. Hal inilah yang menjadi pertanyaan besar sekaligus sorotan utama SMSI Tangsel.
“Kita melihat faktor ekonomi yang sedang lambat pertumbuhannya. Di sisi lain, media lokal saat ini bisa dibilang hidup segan, mati pun tak mau. Padahal, di setiap OPD sebenarnya sudah ada anggaran publikasi. Namun yang kami soroti, ada keanehan: satuan harga di tiap dinas itu berbeda-beda,” ungkap David saat dikonfirmasi.
Ia menegaskan, masyarakat dan pelaku usaha media berhak tahu dasar apa yang dipakai pemerintah dalam menetapkan harga tersebut. “Yang jadi pertanyaan: dasar penentuan harga beriklan itu apa? Khususnya untuk media lokal seperti apa ukurannya, lalu untuk media nasional seperti apa standarnya? Harus ada kejelasan dan keterbukaan,” tegasnya.
Bagi SMSI, transparansi ini bukan sekadar soal angka rupiah, tapi menyangkut mekanisme kerja sama yang adil dan setara. David mengingatkan pula bahwa di era digital sekarang ini, batas antara media lokal dan nasional sudah sangat tipis, bahkan jangkauannya bisa sampai ke tingkat global.
“Media siber itu tidak sekadar skala lokal atau nasional, tapi pembacanya bisa dari mana saja, seluruh dunia. Jadi penilaiannya pun tidak boleh sempit. Potensinya sangat besar sebagai sarana publikasi pemerintah, tapi butuh dukungan dan standar yang jelas,” tambahnya.
Lebih jauh David menjelaskan, kebijakan yang terbuka dan standar harga yang sama penting artinya agar media lokal tidak hanya menjadi penonton. Sinergi yang baik antara Pemkot dan media daerah dinilai krusial, tidak hanya untuk kelangsungan hidup perusahaan pers, tapi juga demi kesejahteraan para wartawan dan pekerja pers di dalamnya, serta menjaga roda ekonomi di Tangsel tetap berputar.
“Kalau kondisi ekonomi sedang sulit begini, tidak ada dorongan nyata dan kebijakan yang jelas dari pemerintah maupun swasta, perlahan-lahan perusahaan media lokal akan mati. Padahal kami mitra strategis penyebar informasi pembangunan,” ujar David penuh harap.
Oleh karena itu, SMSI Tangsel meminta Pemkot segera menyusun aturan, standar harga, dan mekanisme kerja sama yang transparan, seragam, dan mudah diakses semua pihak. Harapannya, langkah ini akan melahirkan sinergi baru yang kuat antara pemerintah, media, dan masyarakat, serta menjamin kelestarian pers
Hum SMSI/Team Redaksi
