Tangerang Selatan, PersadaSatu.com – Dewan Sengketa Indonesia (DSI) secara resmi mengumumkan hasil penting dari rangkaian kegiatan Indonesia Arbitration Week 2025 dan Indonesia Mediation Summit 2025 yang berlangsung di Bali pada 5–8 November 2025.

Kegiatan berskala internasional tersebut menghasilkan 11 rekomendasi strategis sebagai peta jalan (roadmap) penguatan sistem penyelesaian sengketa di Indonesia menuju era baru Alternative Dispute Resolution (ADR) yang lebih kuat dan kredibel.

Acara yang dipusatkan di Quest Hotel Denpasar, Bali, dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan nasional dan internasional di bidang ADR, mulai dari pejabat pemerintah, akademisi, praktisi hukum, hingga lembaga arbitrase dan mediasi dari berbagai negara.

Dalam sambutan pembukaannya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc, menegaskan bahwa Indonesia siap menjadi poros dunia penyelesaian sengketa alternatif, seiring meningkatnya kepercayaan internasional terhadap sistem hukum dan penyelesaian sengketa nasional.

“Indonesia memiliki potensi besar menjadi pusat arbitrase dan mediasi internasional di kawasan Asia. Kita harus memperkuat regulasi, profesionalisme, dan jejaring internasional agar cita-cita itu terwujud,” ujar Yusril dalam pidatonya.

11 Rekomendasi Strategis DSI 2025

Forum tersebut melahirkan 11 rekomendasi utama yang dirumuskan oleh para ahli dan praktisi ADR, di antaranya:

Pembentukan Indonesia–Malaysia International Mediator Working Group untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa internasional di bidang ketenagakerjaan.

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penerbitan Undang-Undang Mediasi.

Penerbitan Undang-Undang Konsiliasi.

Penerbitan Undang-Undang Ajudikasi.

Penerbitan Undang-Undang Arbitrase.

Ratifikasi Singapore Convention on Mediation.

Penyediaan ruang mediasi di setiap kantor kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Pembiayaan mediator pro bono oleh negara melalui kementerian teknis terkait.

Pembentukan Indonesia National Supervisory Body on Arbitrator Code of Ethics.

Penetapan Bandung, Jawa Barat sebagai tuan rumah Indonesia Arbitration Week & Mediation Summit 2026, bekerja sama dengan Universitas Langlang Buana.

Makna dan Implikasi

Presiden DSI Dr. Sabela Gayo, S.H., M.H., M.Kn., menegaskan bahwa rekomendasi tersebut merupakan langkah konkret untuk memperkuat sistem ADR Indonesia baik dari sisi regulasi, akses, maupun profesionalisme.

“Ini bukan sekadar konferensi, tapi momentum penting untuk mengubah budaya penyelesaian sengketa dari paradigma menang–kalah menjadi win–win solution. DSI akan terus mengawal implementasi setiap rekomendasi hingga menjadi kebijakan nyata,” ujar Sabela Gayo.

Beberapa poin kunci yang menjadi perhatian publik antara lain:

Penguatan regulasi dan kelembagaan ADR, agar sistem hukum nasional lebih adaptif terhadap dinamika global.

Internasionalisasi ADR Indonesia, melalui kerja sama lintas negara dan ratifikasi konvensi internasional.

Pemerataan akses layanan mediasi, dengan penyediaan ruang mediasi di instansi pemerintah dan dukungan pembiayaan mediator pro bono.

Peningkatan kredibilitas profesi, dengan pembentukan badan pengawas etika arbiter.

Langkah ke Depan

Dengan disepakatinya 11 rekomendasi strategis ini, DSI optimistis bahwa Indonesia akan semakin diperhitungkan dalam ekosistem penyelesaian sengketa internasional, sekaligus memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa nasional yang lebih cepat, efisien, transparan, dan berkeadilan.

Acara Indonesia Arbitration Week & Mediation Summit 2025 juga menetapkan penyelenggaraan tahun depan di Bandung, menandai keberlanjutan program ini sebagai agenda tahunan nasional dalam memperkuat diplomasi hukum dan ADR Indonesia di mata dunia.

Alamat Kantor Pusat DSI:

Dewan Sengketa Indonesia (DSI)

Jl. Prof. Dr. Hamka No. 3, RT.01/RW.010, Gaga, Kec. Larangan, Kota Tangerang, Banten 15154

Email: info@dsior.id | Website: www.dsior.id