JAKARTA,PERSADASATU.COM- 7 Juli 2025 – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menyatakan komitmen kuat untuk menyelesaikan konflik agraria dengan pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini disampaikannya dalam pertemuan dengan Komisi Nasional (Komnas) HAM di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (7/7/2025).

Wamen Ossy menekankan perlunya kolaborasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum untuk mengatasi permasalahan pertanahan yang kompleks. Ia menyambut baik inisiatif Komnas HAM dalam menyusun peta jalan penyelesaian konflik agraria berbasis HAM.

“Banyak konflik agraria terkait erat dengan penetapan kawasan hutan, tata ruang, lingkungan, dan penegakan hukum.

Roadmap yang komprehensif dan melibatkan semua pemangku kepentingan sangat krusial,” ujar Wamen Ossy. Ia berharap roadmap ini bukan hanya dokumen perencanaan, tetapi aksi nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ketua Komnas HAM, Anies Hidayah, mengungkapkan bahwa penanganan konflik agraria harus berlandaskan HAM, mengingat dampaknya terhadap mata pencaharian masyarakat, terutama kelompok rentan.

“Konflik agraria bukan hanya masalah administrasi tanah, tetapi juga tentang keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Koordinasi lintas lembaga menjadi kunci penyelesaian komprehensif berbasis HAM,” tegas Anies.

Komnas HAM berharap sinergi ini dapat mempercepat penyelesaian sengketa pertanahan yang berlarut-larut. Peta jalan yang sedang disusun diharapkan menciptakan kesepahaman dan pembagian peran yang jelas antar pihak terkait.

Pertemuan tersebut dihadiri Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Adjie Arifuddin, pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN, dan perwakilan Komnas HAM.

Sumber: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)