CIPUTAT,persadasatu.com – Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, memimpin langsung apel sekaligus halalbihalal Idulfitri 1447 Hijriah di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Senin (30/3/2026). Dalam kegiatan tersebut, sejumlah agenda prioritas disampaikan, mulai dari kebersihan lingkungan hingga efisiensi anggaran daerah.

Dalam arahannya, Benyamin menekankan pentingnya peran lurah dalam menggerakkan kembali semangat gotong royong masyarakat, khususnya dalam menjaga kebersihan lingkungan pascalibur panjang. Ia menyoroti masih adanya tumpukan sampah di sejumlah ruas jalan yang perlu segera ditangani secara bersama-sama.

“Tugas keseharian soal kebersihan, sampah-sampah yang ada di jalan. Lurah-lurah diharapkan mendorong kerja sama atau gotong royong masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Benyamin juga menyoroti pengelolaan keuangan daerah. Ia meminta agar penyerapan anggaran pada tahun 2026 segera bergerak menuju realisasi fisik. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta tetap memperhatikan arahan pemerintah pusat dan presiden, meskipun petunjuk teknis belum sepenuhnya diterbitkan.

Ia menginstruksikan agar efisiensi difokuskan pada belanja non-fisik. Penggunaan energi seperti gas, listrik, dan air di lingkungan perkantoran menjadi perhatian utama, diikuti evaluasi perjalanan dinas yang akan didorong beralih ke sistem daring.

“Yang saya antisipasi bukan soal lonjakan harga minyak, tetapi jika terjadi pengurangan transfer dana ke daerah ini sudah bisa kita antisipasi dari segi kegiatan daerah,” tegasnya.

Benyamin juga memastikan bahwa tidak akan ada pengurangan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurutnya, efisiensi akan difokuskan pada pengurangan kegiatan non-prioritas, termasuk perjalanan dinas serta pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang akan dialihkan dari hotel ke kantor-kantor pemerintah.

Meski diakui kebijakan tersebut berpotensi berdampak pada penerimaan pajak hotel, namun efisiensi belanja tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

“Saya tidak akan mengurangi PPPK. Saya akan memerhatikan dulu pada belanja-belanja non-fisik,” katanya.

Terkait kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN), Benyamin menegaskan kehadiran pegawai harus mencapai 100 persen pada hari pertama masuk kerja setelah libur Lebaran. Kepala OPD diminta untuk memantau langsung absensi pegawai dan memberikan sanksi tegas bagi yang melanggar.

“Memperpanjang libur tanpa izin dari atasannya, minimal dapat teguran tertulis. Tegurannya akan tercatat di dalam data kepegawaiannya, dan ini akan berpengaruh terhadap kinerja ke depan,” pungkasnya.

(Hum/ Nd)