Jakarta,persadasatu.com – Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyambut positif terselenggaranya Kongres Persatuan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang digelar di Cikarang, Bekasi, pada 29–30 Agustus 2025. Menurutnya, forum tersebut tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga menjadi tonggak penting berakhirnya dualisme kepengurusan yang sempat memecah PWI hampir dua tahun terakhir.

“Saya merasa lega mendengar Kongres Persatuan PWI berlangsung demokratis. Semoga ini benar-benar mengawali kembalinya persatuan insan pers dan menjadi momentum memperkuat jurnalisme yang berkualitas di tanah air,” ujar Meutya saat menerima kunjungan Ketua Umum PWI terpilih, Akhmad Munir, bersama Ketua Dewan Kehormatan PWI, Atal S. Depari, di Jakarta, Rabu (3/9).

Dalam kesempatan itu, Menkomdigi yang didampingi Wakil Menteri Nezar Patria dan Dirjen Komunikasi Publik dan Media Fifi Alyda Yaya, mendorong agar kepengurusan baru merangkul semua pihak. Ia menegaskan pentingnya melibatkan kepengurusan hasil Kongres Bandung 2023 yang dipimpin Hendry Ch. Bangun, demi benar-benar mewujudkan rekonsiliasi.

“Nama Pak Hendry perlu dimasukkan, supaya penyatuan ini tidak hanya simbolis, tetapi nyata,” pesan Meutya.

Kongres Persatuan sendiri digagas setelah adanya kesepakatan dari dua kubu PWI—yakni hasil Kongres Bandung 2023 dan Kongres Luar Biasa Jakarta 2024—yang difasilitasi tokoh pers Dahlan Dahi serta dukungan Kemenkomdigi. Hasilnya, Direktur Utama LKBN Antara, Akhmad Munir, dipercaya sebagai Ketua Umum PWI periode 2025–2030, sementara Atal S. Depari memimpin Dewan Kehormatan.

Munir menegaskan bahwa susunan pengurus baru tengah difinalisasi dan akan tetap mengakomodasi nama-nama dari kepengurusan sebelumnya. “Pak Hendry sudah kami masukkan ke dalam daftar pengurus formatur. Kami segera menyelesaikan struktur organisasi dan mengurus legalitas ke Kemenkumham,” jelasnya.

Adapun pelantikan pengurus PWI hasil Kongres Persatuan dijadwalkan berlangsung di Museum Pers Nasional, Solo, pada akhir September 2025.

Menutup pertemuan, Menkomdigi menekankan pentingnya peran PWI sebagai mitra strategis pemerintah. “Kami siap berkolaborasi dengan PWI agar jurnalisme Indonesia tetap profesional, independen, dan mampu menjaga kode etik di tengah derasnya arus informasi digital,” pungkas Meutya.