SERANG,persadasatu.com — Perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang kian masif menjadi sorotan utama dalam Konvensi Nasional Media Massa Hari Pers Nasional (HPN) 2026. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid secara resmi membuka forum nasional tersebut di Hotel Aston Serang, Banten, Minggu (8/2/2026).

Konvensi yang mengusung tema “Pers, AI, dan Transformasi Digital: Membangun Ekosistem Informasi untuk Kepentingan Publik” ini dihadiri ratusan tokoh pers nasional, pimpinan media, konstituen Dewan Pers, akademisi, hingga praktisi teknologi dari berbagai penjuru Indonesia.

Dalam pidato kuncinya, Meutya Hafid menegaskan bahwa kehadiran AI harus dimaknai sebagai peluang sekaligus tantangan besar bagi dunia jurnalistik. Ia mengingatkan, di tengah kecepatan produksi konten berbasis mesin, etika pers justru harus berdiri paling depan sebagai penjaga akal sehat publik.

“AI boleh mempercepat kerja jurnalistik, tapi nurani, verifikasi, dan tanggung jawab sosial tidak boleh digantikan mesin. Di situlah peran manusia tetap mutlak,” tegas Meutya.

Menurutnya, transformasi digital yang tidak dikawal etika berisiko menggerus kepercayaan publik dan melemahkan fungsi pers sebagai pilar demokrasi. Karena itu, pemerintah mendorong agar pemanfaatan AI di ruang redaksi tetap berpijak pada prinsip akurasi, keberimbangan, dan kepentingan publik.

Menkomdigi juga mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan kebijakan digital yang lebih komprehensif dan adaptif, khususnya untuk menciptakan hubungan yang lebih adil antara platform digital global dan media lokal. Regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi keberlanjutan industri pers nasional di tengah dominasi ekosistem digital.

Tak hanya soal regulasi, Meutya menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia pers, terutama wartawan di daerah. Pelatihan literasi digital dan pemahaman teknologi AI dinilai krusial untuk memperkecil kesenjangan kualitas informasi antara pusat dan daerah.

“Transformasi digital harus inklusif. Wartawan daerah tidak boleh tertinggal dalam memahami teknologi baru,” ujarnya.

Selain itu, ia menegaskan komitmen pemerintah dalam menyempurnakan implementasi publisher rights melalui koordinasi intensif dengan Dewan Pers dan organisasi konstituen. Transparansi dan keadilan dinilai menjadi kunci agar media tetap berdaulat atas karya jurnalistiknya di ruang digital.

Sementara itu, Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menyampaikan bahwa disrupsi digital merupakan keniscayaan dalam perjalanan peradaban manusia. Namun, ia optimistis media arus utama tetap dibutuhkan publik di tengah banjir informasi yang kerap menyesatkan.

“Di tengah arus informasi yang keruh, masyarakat mencari air yang jernih. Media arus utama itulah penyaringnya,” kata Komaruddin.

Ia mengibaratkan disrupsi digital sebagai banjir lumpur: berpotensi merusak, namun juga bisa menyuburkan jika dikelola dengan kecerdasan, inovasi, dan integritas.

Menurut Komaruddin, mesin dan algoritma mungkin mampu memproduksi konten, tetapi nilai kemanusiaan, empati, serta tanggung jawab etik dalam jurnalisme tidak dapat digantikan oleh AI.

Konvensi Nasional Media Massa HPN 2026 ini diharapkan menjadi momentum penting konsolidasi dan revitalisasi pers nasional, sekaligus menegaskan kembali komitmen insan pers untuk menjaga kualitas, etika, dan independensi jurnalisme Indonesia di era teknologi cerdas.

Acara dilanjutkan dengan pembacaan deklarasi nasional serta diskusi panel yang menghadirkan pakar teknologi, akademisi, dan tokoh media untuk membahas regulasi AI, etika jurnalistik, serta perlindungan hak cipta karya pers di ruang digital.

(Red)