TANGERANG SELATAN, PERSADASATU.COM – Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangsel, Dedi Budiawan, menegaskan bahwa DKI Jakarta akan mengambil langkah tegas dengan memblokir sekitar 300.000 Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga yang diduga tinggal di Jabodetabek, termasuk sekitar 75.000 warga Tangsel.

“Dari informasi yang kami terima, sekitar 75.000 KTP berada di Tangsel dari jumlah keseluruhan yang akan diblokir oleh DKI Jakarta,” ungkap Dedi Budiawan dalam konferensi persnya pada Rabu (28/2/2024).

Pemblokiran KTP ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menata administrasi kependudukan bagi warga yang bermukim di luar wilayahnya tetapi masih tercatat memiliki KTP DKI Jakarta.

Dedi mengakui bahwa tindakan pemblokiran KTP ini akan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat, terutama dalam hal pengurusan administrasi yang memerlukan KTP yang masih aktif dalam sistem.

“Jika KTP sudah terblokir dalam sistem, maka itu hanya sebagai dokumen fisik belaka. Masyarakat akan mengalami kesulitan dalam mengakses layanan-layanan yang memerlukan KTP aktif, seperti pembuatan SIM atau pembukaan rekening bank,” jelasnya.

Dalam keterangan lebih lanjut, Dedi menegaskan bahwa puluhan ribu warga yang berpotensi terkena pemblokiran telah tinggal di Kota Tangsel dalam rentang waktu yang beragam, mulai dari 5 hingga 25 tahun.

Lurah setempat juga mengungkapkan berbagai alasan yang menjadi faktor tinggalnya warga di Tangsel, termasuk kemudahan akses pekerjaan, keharusan memiliki KTP DKI Jakarta untuk bekerja di wilayah tersebut, dan ketergantungan terhadap bantuan yang selama ini diberikan oleh Pemprov DKI.

“Selain alasan-alasan tersebut, ada juga yang enggan untuk pindah karena kendala administratif seperti proses penggantian nama kendaraan, rekening bank, dan keanggotaan BPJS yang memakan waktu dan tenaga,” tambahnya.

(Indi/Red)